Jakarta --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menjadikan tahun 2012 ini sebagai tahun untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak terjangkau. Jargonnya adalah: “Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”.

Jargon tersebut, kata Mendikbud Mohammad Nuh dalam jumpa pers akhir tahun, Jumat (30/12) pagi, adalah bagian dari kelanjutan dari program keramahan sosial yang dicanangkan tahun 2011, yakni ketika Kemdikbud menjemput para lulusan SMA/MA/SMK dari keluarga miskin untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. “Kami akan memperluas program tahun sebelumnya dengan jargon “Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau”,” katanya.

Melalui jargon ini, kata Mendikbud yang dalam jumpa pers didampingi seluruh pejabat eselon satu di lingkungan kementeriannya, diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di semua jenjang. “Jargon ini penjelasannya adalah untuk menjalankan pendidikan untuk semua ( education for all - EFA), yang telah dinyatakan dan diamanatkan dalam konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional,” tuturnya.

Mantan Menkominfo ini juga berharap, jargon ini dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI), karena pendidikan berkorelasi positif terhadap capaian HDI, yang merupakan gabungan dari nilai dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita.

2012: BOS NAIK 40,5 PERSEN

Jakarta-Pemerintah  berencana menaikkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi Rp 23,6 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012. Anggaran ini mengalami kenaikan sebanyak Rp 6,8 triliun atau 40,5 persen dari pagu APBN-P tahun ini.

Demikian disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan menyampaikan pidato pokok-pokok kebijakan dan RAPBN 2012 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2011-2012 di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Selasa (16/08/2011).

Presiden SBY menyampaikan, alokasi dana BOS tersebut merupakan bagian dari dana penyesuaian yang mencapai Rp 58,4 triliun yang mengalami peningkatan Rp 3,9 triliun dari pagu APBN-P 2011 Rp 54,5 juta. Dana penyesuaian ini, kata Presiden, dimaksudkan sebagai stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah untuk menyediakan dana pendidikan BOS daerah.

"Saya mendengar ada  permasalahan dalam penyelenggaraan dana BOS ke daerah pada tahun ini. Saya tidak ingin perolehan dana BOS bagi anak-anak yang berhak mendapatkannya menjadi terlambat. Saya berharap pada tahun mendatang hal-hal yang menghambat penyaluran dana BOS harus ditiadakan," kata Presiden SBY.

Disamping dana BOS, pemerintah juga merencanakan alokasi dana  tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil (PNS) daerah sebesar Rp 30,6 triliun. Jumlah itu naik sebesar Rp 12,1 triliun atau lebih dari 65 persen dari pagu APBN-P 2011. Sementara, untuk memenuhi kebijakan perbaikan pendapatan guru PNS daerah menjadi minimal Rp 2 juta per bulan, pemerintah juga tetap menyediakan anggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan guru PNS daerah yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru, yang keseluruhannya mencapai Rp 2,9 triliun.

"Dengan peningkatan kesejahteraan guru ini diharapkan para guru dapat memberikan kontribusi peningkatan pendidikan yang lebih baik sesuai dengan tanggung jawabnya," pungkas Presiden SBY.